Anggaran Rumah Tangga

BAB I

LAMBANG

Pasal 1

Makan Lambang

  1. Makna gambar sebagai berikut:
    1. Bola dunia melambangkan tempat tanah air Indonesia, sebagai basis perjuangan dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Anggaran Dasar serta melambangkan usaha HPN dan anggotanya menjangkau seluruh penjuru dunia untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi umat manusia;
    2. Jalinan sinergis 9 (sembilan) bintang yang tampak sebagai satu bintang besar melambangkan formasi jaringan kerjasama strategis dan produktif antar pengusaha Nahdliyin dan non Nahdliyin dalam meraih prestasi dan kemajuan ekonomi setinggi-tingginya;
    3. Logo HPN melambangkan identitas diri Himpunana Pengusaha Nahdliyin sebagai wadah, wahana, dan sarana perjuangan pengusaha Nahdliyin dengan asas dan prinsip perjuangan sebagaimana  dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4  Anggaran Dasar.
  2. Makna warna sebagai berikut:
    1. Putih, melambangkan kebenaran, kesucian, ketulusan, kejujuran, dan pengabdian semata-mata kepada Allah Subhaanahu wata’aala yang menjadi nilai dasar, etika bisnis dan etos perjuangan HPN;
    2. Kuning, melambangkan kebangkitan ekonomi kaum Nahdliyin, bangsa, dan umat manusia;
    3. Hijau, melambangkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia;
    4. Kombinasi harmonis dari 3 warna dimaksud pada poin a,b,c pada ayat ini melambangkan keragaman latar belakang, tingkat kekuatan, kemampuan, serta bidang dan sektor usaha bersatu padu bahu-membahu membangun jaringan usaha untuk meraih prestasi dan kemajuan ekonomi setinggi-tingginya.

Pasal 2

Penggunaan Lambang

Lambang  digunakan pada atribut-atribut HPN yang diatur dalam Peraturan HPN.


BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

  1. Anggota langsung adalah setiap pengusaha yang telah terdaftar secara sah menjadi anggota pada Pengurus Cabang dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan HPN;
  2. Anggota kehormatan adalah setiap pengusaha yang telah berjasa pada HPN dan/atau pada kemajuan perekonomian umat dan bangsa serta pengusaha tertentu yang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat HPN;
  3. Partisipan adalah pengusaha yang belum terdaftar secara sah  menjadi anggota, tapi aktif mengikuti kegiatan HPN.

Pasal 4

Persyaratan Menjadi Anggota

Persyaratan menjadi anggota:

  1. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah;
  2. Memiliki usaha dan/atau berkecimpung dalam dunia usaha;
  3. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

Tata Cara Pendaftaran Anggota

Tata cara pendaftaran anggota:

  1. Mengajukan permohonan menjadi anggota pada Pengurus Cabang disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar dan  Anggaran Rumah Tangga serta membayar uang pendaftaran;
  2. Apabila permohonan itu disetujui, maka yang bersangkutan sah berstatus sebagai calon anggota selama 6 (enam) bulan dengan hak dapat menghadiri dan mengikuti kegiatan-kegiatan HPN yang bersifat terbuka;
  3. Apabila selama menjadi calon anggota  yang  bersangkutan  menunjukan hal-hal yang positif, maka dapat disahkan  menjadi anggota dan kepadanya diberikan Kartu Anggota HPN yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang atau oleh Pengurus HPN yang lebih tinggi kedudukannya;
  4. Kartu Anggota HPN berstatus dan berlaku secara nasional;
  5. Permohonan menjadi anggota dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

Anggota Kehormatan

  1. Anggota kehormatan dapat diterima pada setiap tingkatan struktur organisasi;
  2. Usulan agar seseorang diterima menjadi anggota kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Pengurus HPN disetiap tingkatan struktur organisasi;
  3. Surat pengesahan anggota kehormatan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat HPN;
  4. Mekanisme dan prosedur penerimaan dan pengesahan Anggota kehormatan diatur dalam Peraturan HPN.

Pasal 7

Kewajiban Anggota

Kewajiban setiap anggota:

  1. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Etika Bisnis, Peraturan HPN dan Keputusan-keputusan HPN lainnya;
  2. Setia dan tunduk pada Disiplin Anggota;
  3. Aktif berpartisipasi dalam dan berkontribusi pada kegiatan-kegiatan serta bertanggung jawab atas segala yang telah diamanahkan HPN kepadanya;
  4. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan HPN;
  5. Memupuk silaturahim, solidaritas, dan kerjasama antar anggota;
  6. Membayar iuran anggota.

Pasal 8

Hak-hak Anggota

Setiap anggota berhak :

  1. Mendapatkan perlakuan sama;
  2. Memperoleh informasi atas seluruh keputusan dan aktivitas HPN ;
  3. Memperoleh pendidikan, bimbingan dan pelatihan bisnis;
  4. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan;
  5. Mengikuti berbagai kegiatan HPN;
  6. Mengeluarkan pendapat, usul, saran dan kritik;
  7. Memilih dan dipilih;
  8. Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan HPN.

Pasal 9

Disiplin Anggota

  1. Anggota dilarang melakukan, mendukung dan/atau melindungi kegiatan usaha ilegal dan/atau bertentangan dengan Etika Bisnis serta nilai-nilai dan norma-norma Islam dan kebangsaan yang berlaku;
  2. Anggota dilarang menjadi anggota organisasi sosial kemasyarakatan dan politik yang berasas, berprinsip dan/atau bertujuan yang bertentangan dengan asas, prinsip perjuangan dan/atau tujuan HPN;
  3. Anggota harus tunduk kepada pimpinan organisasi HPN dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Etika Bisnis, dan Peraturan HPN.

Pasal 10

Gugurnya Keanggotaan

Anggota  dinyatakan gugur keanggotaannya karena:

  1. Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota yang disampaikan secara tertulis pada Pengurus HPN;
  2. Meninggal dunia; atau
  3. Diberhentikan.

Pasal 11

Tata Cara Pemberhentian Anggota

  1. Anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Etika Bisnis, dan/atau Peraturan HPN dengan sengaja dan/atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan/atau mencemarkan kehormatan dan merusak nama baik HPN;
  2. Sebelum diberhentikan anggota bersangkutan diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali oleh pengurus HPN dengan tenggang waktu pengeluaran peringatan pertama ke peringatan berikutnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan;
  3. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;
  4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara tidak melakukan klarifikasi, maka status keanggotanya gugur dengan sendirinya;
  5. Surat pemberhentian sebagai anggota, diterbitkan atas dasar Keputusan Rapat Pleno Pengurus HPN di mana yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota;
  6. Dalam hal seorang anggota yang menjabat jabatan tertentu dalam stuktur organisasi HPN, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat;
  7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dapat membela diri dengan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas keputusan dimaksud kepada Pengurus Pusat dan selanjutnya Rapat Pleno Pengurus Pusat dapat mengambil keputusan atas permohonan tersebut.

Pasal 12

Basis Data Anggota

  1. Basis data anggota dikelola oleh Dewan Pengurus HPN secara sistematis, terintegrasi dan terstruktur dari tingkat cabang, wilayah sampai ke tingkat pusat serta terkinikan;
  2. Mekanisme dan prosedur sistem pengelolaan basis data anggota diatur dalam Peraturan HPN.

BAB III

STUKTUR ORGANISASI HPN

Pasal 13

Pengurus Pusat

  1. Pengurus Pusat (PP) adalah pimpinan tertinggi HPN di tingkat nasional yang bersifat kolektif kolegial;
  2. PP memiliki wewenang:
    1. Menetapkan kebijakan HPN di tingkat nasional mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Permusyawaratan di tingkat nasional, dan Peraturan HPN;
    2. Mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Wilayah (PW), dan Pengurus Cabang (PC);
    3. Membekukan kepengurusan Pengurus Wilayah (PW) dan Pengurus Cabang (PC) dengan ketentuan  diatur pada Pasal 28 Anggaran Rumah Tangga ini;
  3. PP berkewajiban:
    1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan HPN mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan di tingkat nasional, dan Peraturan HPN;
    2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada Konferensi Nasional.

Pasal 14

Pengurus Wilayah

  1. Pengurus Wilayah (PW) adalah pimpinan  HPN di tingkat wilayah yang bersifat kolektif kolegial.
  2. PW memiliki wewenang:
    1. Menetapkan kebijakan HPN di tingkat wilayah mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP dan keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah;
    2. Memberikan rekomendasi pada Pengurus Pusat untuk mengesahkan komposisi dan personalia Pengurus Cabang atau pembekuan kepengurusan Pengurus Cabang;
  3. PW berkewajiban :
    1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan HPN mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP dan keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah;
    2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PP;
    3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 15

Pengurus Cabang

  1. Pengurus Cabang (PC) adalah pimpinan HPN ditingkat cabang yang bersifat kolektif kolegial;
  2. PC memiliki wewenang menetapkan kebijakan HPN di tingkat cabang mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP, keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah, kebijakan PW dan keputusan permusyawaratn di tingkat cabang;
  3. PC berkewajiban :
    1. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan HPN mengacu pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP, keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah, kebijakan PW dan keputusan permusyawaratn di tingkat cabang;
    2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Pengurus Wilayah;
    3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi Cabang.

Pasal 16

Struktur kepengurusan HPN mengikuti struktur administratif pemerintah dan kamar dagang.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Pengurus Cabang (PC) sebagaimana diatur pada Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini berlaku juga untuk Pengurus Cabang Perwakilan (PCP) di luar  negeri.


BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN PENGURUS

Pasal 18

Dewan Kehormatan

  1. Dewan Kehormatan adalah penegak / penjaga kehormatan dan nama baik organisasi HPN. untuk menegakan, menjaga dan meningkatkan kehormatan dan nama baik serta menjamin diterapkan dan dilaksanakannya asas, prinsip perjuangan, sifat, usaha, tujuan dan Etika Bisnis HPN di masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  2. Personalia Dewan Kehormatan berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang yang dipilih melalui Rapat Formatur dalam Konferensi;
  3. Personalia Dewan Kehormatan terdiri dari tokoh-tokoh terhormat yang telah teruji intergritas, loyalitas, dan kridebilitasnya dalam memajukan perekonomian umat, bangsa dan negara;
  4. Susunan personalia Dewan Kehormanatan terdiri dari minimal seorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang sekertaris merangkap sebagai anggota dan seorang anggota serta dapat ditambah beberapa wakil ketua merangkap anggota dan wakil sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan;
  5. Dewan Kehormatan bertugas memberikan arahan, petunjuk, dan nasehat terhadap Dewan Pembina, Dewan Pakar dan, Dewan Pengurus HPN dalam rangka penegakan, penerapan dan, pelaksanaan asas, prinsip perjuangan, sifat, usaha, tujuan, dan Etika Bisnis HPN serta pelaksanaan kewajiban dan kewenangan pengurus;
  6. Dewan Kehormatan berwenang:
    1. Menyelenggarakan rapat Dewan Kehormatan;
    2. Meminta laporan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengurus dan Anggota tentang indikasi-indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap asas, prinsip perjuangan, sifat, usaha, tujuan dan Etika Bisnis HPN oleh personalia pengurus dan/atau anggota;
    3. Memberikan peringatan lisan dan/atau tertulis terhadap pihak-pihak yang dipandang telah merusak kehormatan dan mencemarkan nama baik HPN;
    4. Menyampaikan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus dan/atau pengurus setingkat di atas dan/atau di bawahnya tentang langkah-langkah penanggulangan dan/atau penyelesaian penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap asas, prinsip perjuangan, sifat, usaha, tujuan dan Etika Bisnis HPN;
    5. Dapat memberikan pandangan dan masukan dalam Permusyawaratan pada tingkat kepengurusannya dan bila diminta pada Permusyawaratan setingkat di atas dan/atau dibawahnya.

Pasal 19

Dewan Pembina

  1. Dewan Pembina adalah Pembina HPN agar berjalan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menaati nilai-nilai dan norma-norma Islam berhaluan Ahlussunnah Waljama’ah, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  2. Personalia Dewan Pembina berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang yang dipilih melalui Konferensi;
  3. Personalia Dewan Pembina terdiri dari tokoh-tokoh kultural, stuktural dan, bisnis Nahdliyin yang telah teruji intergritas, loyalitas dan kridebilitasnya dalam memajukan perekonomian umat, bangsa dan negara;
  4. Susunan personalia Dewan Pembina terdiri dari minimal seorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang sekertaris merangkap sebagai anggota dan seorang anggota serta dapat ditambah beberapa wakil ketua merangkap anggota dan wakil sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan;
  5. Dewan Pembina bertugas:
    1. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap Dewan Pengurus;
    2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan wewenang Dewan Pengurus;
    3. Mencegah dan menyelesaikan konflik internal Dewan Pengurus.
  6. Dewan Pembina berwenang:
    1. Menyelenggarakan rapat Dewan Pembina;
    2. Meminta laporan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari Dewan Pengurus HPN tentang indikasi-indikasi penyimpangan dan/atau pelanggaran oleh Dewan Pengurus dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas, kewajiban,dan wewenangnya terutama menyangkut pelaksanaan  Program Kerja;
    3. Dapat menjatuhkan sangsi pada pihak-pihak yang telah terbukti melakukan penyimpangan dan/atau pelanggaran serta menjatuhkan sangsi terhadap pihak-pihak yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan telah terbukti merusak kehormatan dan nama baik HPN;
    4. Dapat memberikan pandangan dan masukan dalam Permusyawaratan pada tingkatan kepengurusannya dan bila diminta pada Permusyawaratan setingkat di atas dan/atau dibawahnya;
  7. Ketentuan-ketentuan penjatuhan sangsi sebagaimana dimaksud pada poin c ayat 6 pasal 19 Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Peraturan HPN;
  8. Dalam keadaan genting, Dewan Pembina Pengurus Pusat HPN dapat menyelenggarakan  Konferensi Nasional Luar Biasa  serta Dewan Pembina Pengurus Wilayah atau Dewan Pembina Pengurus Cabang  atas persetujuan Pengurus  Pusat HPN, masing-masing dapat menyelengarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa atau Konferensi Cabang Luar Biasa dengan ketentuan-ketentuan diatur dalam Peraturan HPN.

Pasal 20

Dewan Pakar

  1. Dewan Pakar adalah dewan yang terdiri dari pakar-pakar berbagai disiplin keilmuan terkait untuk memberikan masukan-masukan bersifat ilmiah dalam pengambilan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  2. Personalia Dewan Pakar berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang yang dipilih melalui Rapat Formatur dalam Konferensi
  3. Personalia Dewan Pakar terdiri dari cendikiawan yang telah teruji intergritas, loyalitas dan, kridebilitasnya dalam memajukan perekonomian umat, bangsa dan negara;
  4. Susunan personalia Dewan Pakar terdiri dari minimal seorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang sekertaris merangkap sebagai anggota dan seorang anggota serta dapat ditambah beberapa orang wakil ketua merangkap sebagai anggota, berapa orang wakil sekretaris merangkap sebagai anggota dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan;
  5. Dewan Pakar bertugas memberikan masukan-masukan ilmiah dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan Dewan Pengurus;
  6. Dewan Pakar berwenang:
    1. Menyelenggarakan rapat Dewan Pakar;
    2. Menyampaikan rekomendasi-rekomendasi ilmiah kepada Dewan Pengurus dan/atau pengurus setingkat di atas dan/atau di bawahnya;
    3. Dapat memberikan pandangan dan masukan ilmiah dalam Permusyawaratan pada tingkat kepengurusannya dan bila diminta pada Permusyawaratan setingkat di atas dan/atau di bawahnya.

Pasal 21

Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus adalah adalah Pimpinan Eksekutif HPN yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis serta mewakili HPN didalam maupun diluar pengadilan pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  2. Dewan Pengurus Pusat (DPP) dipilih oleh dan bertangggung jawab kepada Konferensi Nasional;
  3. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dipilih oleh dan bertangggung jawab kepada Konferensi Wilayah;
  4. Dewan Pengurus Cabang (DPC) dipilih oleh dan bertangggung jawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 22

Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Sekretaris, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum dan beberapa Bendahara, Kepala-kepala Departemen serta Kepala-kepala Lembaga dan Badan Usaha dengan jumlah personalia ganjil;
  2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, Kepala-kepala Divisi serta Kepala-kepala Lembaga dan  Badan Usaha dengan jumlah personalia ganjil;
  3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara, Kepala-kepala Biro serta Kepala-kepala Lembaga dan Badan Usaha dengan jumlah personalia ganjil;

Pasal 23

Tugas Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) bertugas:
    1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Permusyawaratan di tingkat nasional serta Peraturan HPN;
    2. Mengelola kebijakan, program kerja, dan kegiatan HPN di tingkat nasional.
  2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) bertugas:
    1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Permusyawaratan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP, keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah;
    2. Mengelola kebijakan, program kerja, dan kegiatan HPN di tingkat wilayah;
  3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) bertugas:
    1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Permusyawarahtan di tingkat nasional, Peraturan HPN, kebijakan PP, keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah, kebijakan PW dan keputusan permusyawataran di tingkat cabang;
    2. Mengelola kebijakan, Program Kerja, dan kegiatan HPN di tingkat cabang.

Pasal 24

Wewenang Dewan Pengurus

  1. Dewan Pengurus Pusat (DPP) berwenang:
    1. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis HPN di tingkat nasional;
    2. Menetapkan pola pengelolaan kebijakan, program kerja dan kegiatan HPN di tingkat nasional;
    3. Membentuk kelengkapan DPP berupa departemen-departemen dan perangkat DPP berupa lembaga-lembaga dan badan-badan usaha di tingkat nasional;
    4. Membentuk Kepanitiaan, Satuan Tugas atau Kelompok / Tim Kerja di tingkat nasional;
    5. Mengeluarkan Surat Mandat, Surat Kuasa atau Surat Tugas atas nama DPP HPN.
    6. Menerbitkan Surat Keputusan Penetapan atau Pembekuan Susunan Personalia serta menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Carateker Personalia PW dan PC HPN.
  2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berwenang:
    1. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis HPN di tingkat wilayah;
    2. Menetapkan pola pengelolaan kebijakan, program kerja dan kegiatan HPN di tingkat wilayah;
    3. Membentuk kelengkapan DPW berupa Divisi-divisi dan perangkat DPW berupa lembaga-lembaga dan badan-badan usaha di tingkat wilayah.
    4. Membentuk Kepanitiaan, Satuan Tugas atau Kelompok / Tim Kerja di tingkat wilayah;
    5. Mengeluarkan Surat Mandat, Surat Kuasa atau Surat Tugas atas nama DPW HPN.
  3. Dewan Pengurus Cabang (DPC) berwenang:
    1. Membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis HPN di tingkat cabang;
    2. Menetapkan pola pengelolaan kebijakan, program kerja dan kegiatan HPN di tingkat cabang;
    3. Membentuk kelengkapan DPC berupa Biro-biro dan perangkat DPC berupa lembaga-lembaga dan badan-badan usaha.
    4. Membentuk Kepanitiaan, Satuan Tugas atau Kelompok / Tim Kerja di tingkat cabang;
    5. Mengeluarkan Surat Mandat, Surat Kuasa atau Surat Tugas atas nama DPC HPN.

Pasal 25

Masa Jabatan kepengurusan

Masa jabatan Kepengurusan di setiap tingkatan 5 (lima) tahun.


BAB V

LOWONGAN ANTAR WAKTU

Pasal 26

  1. Lowongan antar waktu personalia Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus terjadi karena :
    1. Meninggal dunia;
    2. Mengundurkan diri;
    3. Diberhentikan.
  2. Pemberhentian Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Dewan Pengurus yang secara langsung dipilih melalui Konferensi atau Konferensi Luar Biasa, hanya bisa dilakukan melalui Konferensi atau Konferensi Luar Biasa di setiap tingkatannya;
  3. Mekanisme dan prosedur pemberhentian personalia Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus diatur dalam Peraturan HPN.

Pasal 27

  1. Pengisian lowongan antar waktu personalia Pengurus HPN yang dipilih tidak langsung pada Konferensi atau Konferensi Luar Biasa di setiap tingkatan struktur organisasi dilakukan melalui rapat pleno pengurus pada tingkatannya;
  2. Pengisian lowongan antar waktu Ketua Dewan Pembina di setiap tingkatan, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat serta Ketua Dewan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang disebabkan karna meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Pengurus HPN mengisi lowongan tersebut dengan menunjuk pejabat sementara yang disahkan  melalui Surat Keputusan Dewan Pembina HPN  pada tingkatan masing-masing berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Pengurus HPN;
  3. Pejabat sementara sebagai mana dimaksud ayat (2) pasal, ini hanya berwenang mengambil keputusan yang berkaitan langsung dengan persiapan Konferensi Luar Biasa;
  4. Pejabat sementara harus sudah melaksanakan Konferensi Luar Biasa paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditanda tanganinya Surat Keputusan pengangkatannya.

BAB VI

PEMBEKUAN KEPENGURUSAN HPN

Pasal 28

  1. Pengurus Pusat (PP) dapat membekukan Pengurus Wilayah;
  2. Pengurus Pusat (PP) dapat membekukan Pengurus Cabang dengan memperhatikan rekomendasi Pengurus Wilayah;
  3. Pengambilan Keputusan Pembekuan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan sekurang-kurangnya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat;
  4. Alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan permusyawaratan pada ditingkatannya dan Peraturan HPN;
  5. Sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antar peringatan 14 (empat belas) hari untuk  mengklarifikasi dan/atau memperbaiki pelanggarannya;
  6. Setelah pembekuan terjadi kepengurusan dipegang oleh kepengurusan setingkat lebih tinggi atau dibentuk careteker sebagai pengurus sementara;
  7. Pengurus semantara sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam) pada pasal ini, bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Luar Biasa menurut tingkatan stukturan kepengurusan yang akan memilih kepengurusan baru selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan.

Pasal 29

Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pembekuan pengurus, diatur dalam Peraturan HPN.


BAB VII

KELENGKAPAN DEWAN PENGURUS

Pasal 30

Departemen-Departemen

  1. Departemen adalah kelengkapan Dewan Pengurus Pusat (DPP) berfungsi sebagai pelaksana Program-program kerja Dewan Pengurus Pusat (PP);
  2. Jumlah, bidang, nama dan susunan kepengurusan departemen disesuaikan dengan kebutuhan;
  3. Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen;
  4. Departemen dibentuk dan dikoordinasi oleh serta bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Pasal 31

Divisi -divisi

  1. Divisi adalah kelengkapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), berfungsi sebagai pelaksana Program-program kerja Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
  2. Jumlah, bidang, nama dan susunan Kepengurusan Divisi disesuaikan dengan kebutuhan;
  3. Divisi dipimpin oleh Kepala Divisi;
  4. Divisi dibentuk dan dikoordinasi oleh serta bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW).

Pasal 32

Biro-biro

  1. Biro adalah kelengkapan Dewan Pengurus Cabang, berfungsi sebagai pelaksana Program-program kerja Dewan Pengurus Cabang (DPC);
  2. Jumlah, bidang, nama dan susunan Kepengurusan biro disesuaikan dengan kebutuhan;
  3. Biro dipimpin oleh Kepala Biro;
  4. Biro dibentuk dan dikoordinasi oleh serta bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC).

BAB VIII

PERANGKAT HPN

Pasal 33

Lembaga-Lembaga

  1. Lembaga adalah perangkat dewan pengurus di masing-masing tingkatan yang bersifat mandiri, dan dikelola secara profesional mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,berfungsi sebagai alat perjuangan dan pengabdian khusus, permanen dan berkesinambungan diberbagai aspek kehidupan masyarakat serta pendukung pelaksanaan usaha-usaha HPN dalam rangka mencapai tujuannya;
  2. Lembaga dibentuk atas inisiasi, motivasi, dan/atau fasilitasi serta dikoordinasi/ diawasi oleh dan secara keorganisasian bertanggungjawab kepada dewan pengurus sesuai dengan tingkatannya;
  3. Inisiasi, motivasi dan fasilitasi pembentukan Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengacu pada:
    1. Rekomendasi dari permusyawaratan dan rapat-rapat;
    2. Rekomendasi dari Dewan Pakar dan/atau Departemen/Divisi/Biro Kajian Strategis dewan pengurus;
    3. Hasil-hasil kajian dari pihak-pihak yang kompeten;
  4. Jumlah, bidang pengabdian, dan nama lembaga disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan;
  5. Lembaga memiliki stuktur organisasi tersendiri, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari tingkat nasional, wilayah sampai ketingkat cabang disesuaikan dengan potensi dewan pengurus di masing-masing tingkatan.

Pasal 34

Badan-Badan Usaha

  1. Badan-badan Usaha adalah perangkat dewan pengurus di masing-masing tingkatan yang bersifat mandiri, beroreientasi laba, dan dikelola secara profesional mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berfungsi sebagai wadah, wahana dan sarana usaha sebesar-besarnya mendukung dan meningkatkan kualitas, kapasitas dan kesenergian usaha anggotanya dalam rangka mencapai tujuan HPN;
  2. Badan-badan usaha dibentuk atas inisiasi, motivasi, dan/atau fasilitasi serta dikoordinasi/diawasi oleh dan secara keorganisasian bertanggungjawab kepada dewan pengurus sesuai tingkatannya;
  3. Inisiasi, motivasi dan fasilitasi pembentukan Badan-badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengacu pada:
    1. Rekomendasi dari permusyawaratan dan rapat-rapat;
    2. Rekomendasi dari Dewan Pakar dan/atau Departemen/Divisi/Biro kajian strategis Dewan Pengurus;
    3. Hasil-hasil kajian dari pihak-pihak yang kompeten
  4. Badan-badan Usaha bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan/atau Yayasan
  5. Jumlah, bidang, jenis, ruang lingkup dan skala usaha Badan-badan Usaha disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan keadaan;
  6. Badan-badan Usaha memiliki struktur organisasi serta sistem manajemen dan kepemimpinan bisnis profesional tersendiri mengacu pada Peraturan Perundang-undanganan yang berlaku.

Pasal 35

  1. Dewan pengurus HPN dalam melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan dan penerima pertanggungjawaban dari Lembaga-lembaga dan Badan-badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 33 dan ayat (2) pasal 34 Anggaran Rumah Tangga ini,sepenuhnya diorentasikan pada penguatan Lembaga-lembaga dan Badan-badan Usaha itu sendiri;
  2. Mekanisme dan prosedur pelaksanaan fungsi Dewan Pengurus HPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dalam Peraturan HPN.

BAB IX

KESEKRETARIATAN

Pasal 36

Sekretariat HPN

  1. Dewan Pengurus di setiap tingkatan dapat membentuk Sekretariat yang berkedudukan sebagai penyelenggara tata kelola kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan, program-program dan layanan kepada anggota, dunia usaha dan masyarakat umum dalam rangka pelaksanaan usaha-usaha untuk mencapai tujuan HPN;
  2. Kesekretariatan disetiap tingkatan bertugas :
    1. Mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana kesekretariatan;
    2. Inventarisasi aset-aset;
    3. Menyelenggarakan tata kelola dan tata laksana admistrasi;
    4. Menyelenggarakan tata kelola dan tata laksana dokumentasi / kearsipan;
    5. Menyelengarakan tata laksana protokoler;
    6. Menyelenggarakan tata kelola dan tata laksana komunikasi dan layanan informasi;
    7. Menyelenggarakan layanan-layanan terhadap anggota, dunia usaha dan masyarakat umum.
  3. Kesekretariatan disetiap tingkatan berkewajiban:
    1. Berpedoman dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan HPN, keputusan hasil permusyawaratan ditingkatannya dan di atasnya, kebijakan-bijakan dewan pengurus ditingkatan dan diatasnya;
    2. Menjaga kehormatan dan nama baik HPN;
    3. Melaksanakan tugasnya secara sistematis, terencana, terukur, dan profesional serta bertanggung jawab;
    4. Merawat, melindungi, dan menjaga keamanan dokumen-dokumen dan rahasia HPN;
    5. Merawat, melindungi, dan menjaga keamanan inventaris, sarana dan prasana kesekretariatan;
    6. Menyampaikan laporan periodik dan pertanggungjawaban kepada dewan pengurus;
    7. Memberikan laporan sewaktu-waktu atas permintaan dewan pengurus;
  4. Sekretariat berhak:
    1. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana serta alokasi anggaran keuangan sesuai dengan Anggaran Program Kerja Kesekretariatan;
    2. Mengadakan rapat-rapat kesekretariatan dan mengambil langkah-langkah teknis / taktis dalam melaksanakan program-program kerjanya;
    3. Mendapatkan jaminan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan kerja serta advokasi didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 37

Sebutan, Tempat dan Papan Nama Sekretariat

  1. Sekretarit di tingkat nasional disebut Sekretariat Nasional HPN, bertempat di ibukota negara Indonesia dangan papan nama “Sekretaiat Nasional HPN”;
  2. Sekretarit di tingkat wilayah disebut Sekretariat Wilayah HPN, bertempat di ibukota propinsi dangan papan nama “Sekretaiat Wilayah HPN …. (diisi dengan nama propinsi terkait)”;
  3. Sekretariat di tingkat cabang disebut Sekretariat Cabang HPN, bertempat di ibukota kabupaten/kota dangan papan nama “Sekretaiat Cabang HPN …. (diisi dengan nama kabupaten/kota terkait)”.

Pasal 38

Kepala Sekretariatan

  1. Untuk pertama kali : Sekretariat Nasional HPN  di kepalai oleh Sekretaris Jenderal dan  dibantu Sekretaris-sekretaris Dewan Pengurus Pusat (DPP); Sekretariat  Wilayah HPN  di kepalai oleh Sekretaris dan  dibantu wakil-wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW); dan Sekretariat  Cabang HPN  di kepalai oleh Sekretaris dan  dibantu wakil-wakil Sekretaris Dewan Pengurus Cabang (DPC);
  2. Untuk selanjutnya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan, Sekretariat HPN di masing-masing tingkatan dapat dikepalai oleh seorang Direktur profesional yang bekerja penuh waktu;
  3. Direktur dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipilih dan diangkat oleh, bekerja dan bertanggung jawab di tingkat nasional melalui Sekretaris Jenderal kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP); di tingkat wilayah melalui Sekretaris Wilayah kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW), di tingkat cabang melalui Sekretaris Cabang kepada Dewan Pengurus Cabang (DPC);
  4. Pemilihan Direktur dimaksud pada ayat (3) pasal ini, melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) secara terbuka, dan profesional oleh tim yang  dibentuk dewan pengurus pada masing-masing tingkatannya khusus untuk itu;
  5. Calon direktur terpilih melalui prosedur dimaksud pada ayat (4) pasal ini, selanjutnya diangkat oleh dewan pengurus pada masing-masing tingkatan dengan Sistem Perjanjian Kontrak Kerja;
  6. Dalam Perjanjian Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, paling tidak memuat kedudukan, kewajiban dan hak antara  dewan pengurus  dengan Direktur dimaksud termasuk  mengatur waktu, tempat, garis besar dan rincian tugas; batasan, cara dan pendekatan pelaksanaan tugas; target pelaksanaan tugas; organisasi pelaksanaan  tugas; sarana dan prasarana pelaksanaan tugas; laporan dan pertanggungjawaban dan kompensasi pelaksanaan tugas bagi Direktur.

BAB X

PERMUSYAWARATAN HPN

Pasal 39

Konferensi Nasional

  1. Konferensi Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi HPN, berfungsi sebagai reprensentasi dari anggota pemegang kedaulatan HPN dan diselengarakan oleh Pengurus Pusat 5 (lima) tahun sekali;
  2. Konferensi Nasional HPN memiliki wewenangan:
    1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat;
    2. Menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
    3. Menetapkan Platfrom HPN untuk 5 (lima) tahun kedepan;
    4. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja HPN untuk 5 (lima) tahun kedepan;
    5. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat HPN;
    6. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) HPN;
    7. Memilih beberapa orang anggota formatur yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat terpilih bertugas untuk melengkapi susunan Personalia Pengurus Pusat HPN;
    8. Menetapkan Keputusan-keputusan lain serta mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu;
  3. Agenda dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Nasional ditetapkan oleh Konferensi Nasional.

Pasal 40

  1. Peserta Konferensi Nasional adalah:
    1. Anggota Pengurus Pusat, kepala departemen serta lembaga, dan badan usaha di tingkat nasional;
    2. Utusan Pengurus wilayah, terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Kehormatan Pengurus Wilayah, ketua dan sekretaris Dewan Pembina Pengurus Wilayah, ketua dan sekretaris Dewan Pakar Pengurus Wilayah serta ketua, sekretaris dan bendahara Dewan Pengurus Wilayah;
    3. Utusan Pengurus Cabang, terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Kehormatan Pengurus Cabang, ketua dan sekretaris Dewan Pembina Pengurus Cabang, ketua dan sekretaris Dewan Pakar Pengurus Cabang serta ketua, sekretaris dan bendahara Dewan Pengurus Cabang;
  2. Setiap peserta Konferensi memiliki hak bicara;
  3. Setiap utusan Pengurus Cabang termasuk Utusan Pengurus Cabang Perwakilan luar negeri, utusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat secara kolektif masing-masing memiliki hak suara dengan komposisi jumlah suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 22 Anggaran

Pasal 41

  1. Konferensi Nasional sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan wilayah dan cabang yang sah;
  2. Sidang-sidang Konferensi Nasional sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah utusan wilayah dan cabang yang hadir;
  3. Keputusan Konferensi Nasional sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan wilayah dan cabang yang hadir;
  4. Keputusan Konferensi Nasional tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HPN sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan wilayah dan cabang  yang hadir;
  5. Pemilihan mengenai orang dalam Konferensi Nasional dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal  42

  1. Rancangan materi Konferensi Nasional disiapkan oleh Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Pusat serta Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Nasional diselenggarakan;
  2. Konferensi Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.

Pasal  43

Konferensi Nasional Luar Biasa

  1. Konferensi Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan:
    1. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup HPN;
    2. Untuk memberhentikan secara tetap atau pemanen Ketua Dewan Pembina, dan/atau Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP);
    3. Untuk mengisi lowongan antar waktu Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua Umum  Dewan Pengurus Pusat (DPP);
  2. Konferensi Nasional Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari setengah jumlah Pengurus Cabang yang sah, berasal dari lebih dari setengah   Pengurus Wilayah yang sah;
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Nasional berlaku pada Konferensi Nasional Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Konferensi Nasional, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Pusat serta Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Konferensi Luar Biasa diselenggarakan.

Pasal  44

Musyawarah Kerja Nasional

  1. Musyawarah Kerja Nasional merupakan forum permusyarawaratan pada tingkatan nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan Program Kerja Nasional, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan Konferensi Nasional dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting;
  2. Musyawarah Kerja Nasional diadakan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
  3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal  45

  1. Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah anggota Pengurus Pusat dan Utusan Pengurus Wilayah;
  2. Musyawarah Kerja Nasional sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta musyawarah;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
  4. Musyarawarah Kerja Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.

Pasal 46

Musyawarah Pimpinan Nasional

  1. Musyawarah Pimpinan Nasional merupakan forum Permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan HPN dan perekonomian yang dinilai strategis sekaligus menjadi forum konsolidasi oganisasi dan koordinasi program kerja / perjuangan ditingkat nasional;
  2. Musyawarah Pimpinan Nasional dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Pengurus Pusat sesuai dengan kebutuhan;
  3. PeraturanTata Tertib Musyawarah Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 47

  1. Peserta Musyawarah Pimpinan Nasional adalah anggota Pengurus Pusat serta Ketua Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus Wilayah;
  2. Musyawarah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai satu hak suara;
  4. Musyawarah Pimpinan Nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat.

Pasal 48

Konferensi Wilayah HPN

  1. Konferensi Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah 5 (lima) tahun sekali;
  2. Konferensi Wilayah memiliki wewenangan:
    1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah;
    2. Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Wilayah untuk 5 (lima) tahun kedepan;
    3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina  Pengurus Wilayah;
    4. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan  Pengurus Wilayah;
    5. Memilih beberapa orang anggota formatur yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengurus Wilayah terpilih bertugas untuk melangkapi susunan personalia Pengurus Wilayah;
    6. Menetapkan keputusan-keputusan lain serta mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu;
  3. Agenda dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Wilayah ditetapkan oleh Konferensi Wilayah.

Pasal 49

  1. Peserta Konferensi Wilayah adalah:
    1. Anggota Pengurus Wilayah, kepala divisi, kepala lembaga, dan kepala badan usaha di tingkat wilayah;
    2. Utusan Pengurus Cabang, terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Kehormatan Pengurus Cabang, ketua dan sekretaris Dewan Pembina Pengurus Cabang, ketua dan sekretaris Dewan Pakar Pegurus Cabang serta ketua, sekretaris dan bendahara Dewan Pengurus  Cabang;
  2. Setiap peserta konferensi memiliki hak bicara;
  3. Setiap Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai komposisi jumlah hak suara sebagaimana dimaksud pada poin a, ayat (3) Pasal 22 Anggaran Dasar;
  4. Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai komposisi jumlah hak suara sebagaimana dimaksud pada  poin b ayat (3) Pasal 22 Anggaran Dasar.

Pasal 50

  1. Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah  Pengurus Cabang yang sah;
  2. Sidang-sidang Konferensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2    (seperdua) dari jumlah peserta yang hadir;
  3. Keputusan Konferensi Wilayah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta yang hadir;
  4. Pemilihan mengenai orang dalam Konferensi Wilayah dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal  51

  1. Rancangan materi Konferensi Wilayah disiapkan oleh Pengurus Wilayah dan disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah diselenggarakan;
  2. Konferensi Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah.

Pasal  52

Konferensi Wilayah Luar Biasa

  1. Konferensi Wilayah Luar Biasa  dapat diselenggarakan :
    1. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup HPN di tingkat wilayah;
    2. Untuk memberhentikan secara tetap atau permanen ketua Dewan Pembina, dan/atau ketua Dewan Pengurus Wilayah;
    3. Untuk mengisi lowongan antar waktu Ketua Dewan Pembina dan/atau ketua  Dewan Pengurus Wilayah;
  2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) dari  jumlah Pengurus Cabang yang sah;
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Wilayah berlaku pada Konferensi Wilayah Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi Konferensi, yaitu harus disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan.

Pasal 53

Musyawarah Kerja Wilayah

  1. Musyawarah Kerja Wilayah merupakan forum permusyarawaratan pada tingkatan wilayah untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan Program Kerja Wilayah, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan masalah-masalah lainnya yang anggap penting;
  2. Musyawarah Kerja Wilayah diadakan Pengurus  Wilayah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
  3. Peraturan tata tertib Musyawarah Kerja Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal  54

  1. Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah anggota Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang;
  2. Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta musyawarah;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
  4. Musyarawarah Kerja Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 55

Musyawarah Pimpinan Wilayah

  1. Musyawarah Pimpinan Wilayah merupakan forum Permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan HPN di tingkat wilayah dan perekonomian yang dinilai strategis sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi dan koordinasi pelaksanaan program-program / perjuangan HPN di tingkat wilayah;
  2. Musyawarah Pimpinan Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu oleh Pengurus Wilayah sesuai dengan kebutuhan;
  3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 56

  1. Peserta Musyawarah Pimpinan Wilayah adalah anggota Pengurus Wilayah serta Ketua Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pengurus Cabang;
  2. Musyawarah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
  4. Musyawarah Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 57

Konferensi Cabang HPN

  1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang 5 (lima) tahun sekali;
  2. Konferensi Cabang memiliki wewenangan :
    1. Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang;
    2. Menetapkan Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Cabang untuk 5 (lima) tahun kedepan;
    3. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina  Pengurus Cabang;
    4. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan  Pengurus Cabang;
    5. Memilih beberapa orang anggota formatur yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengurus Cabang terpilih, bertugas untuk melangkapi susunan Personalia Pengurus Cabang;
    6. Menetapkan Keputusan-keputusan lain serta mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu;
  3. Agenda dan Peraturan Tata Tertib Konferensi Cabang ditetapkan oleh Konferensi Cabang.

Pasal 58

  1. Peserta Konferensi Cabang adalah :
    1. Anggota Pengurus Cabang, kepala biro, lembaga, dan badan usaha di tingkat cabang;
    2. Anggota sah HPN yang berdomisili di daerah kabupaten/kota bersangkutan;
  2. Setiap peserta Konferensi Cabang memiliki hak bicara;
  3. Anggota yang sah dan Pengurus Cabang secara kolektif mempunyai komposisi hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal 22 Anggaran Dasar.

Pasal 59

  1. Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang sah;
  2. Sidang-sidang Konferensi Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta yang hadir;
  3. Keputusan Konferensi Cabang sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta yang hadir;
  4. Pemilihan mengenai orang dalam Konferensi Cabang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis.

Pasal 60

  1. Rancangan materi Konferensi Cabang disiapkan oleh Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Cabang diselenggarakan;
  2. Konferensi Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang.

Pasal  61

Konferensi Cabang Luar Biasa

  1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan :
    1. Apabila terdapat keadaan yang dinilai dapat mengancam keberlangsungan hidup HPN di tingkat cabang;
    2. Untuk memberhentikan secara tetap atau pemanen Ketua Dewan Pembina, dan/atau Ketua Dewan Pengurus Cabang;
    3. Untuk mengisi lowongan antar waktu Ketua Dewan Pembina dan/atau Ketua  Dewan Pengurus Cabang;
  2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) dari  jumlah anggota yang sah di kabupaten/kota bersangkutan;
  3. Ketentuan-ketentuan mengenai Konferensi Cabang berlaku pada Konferensi Cabang Luar Biasa kecuali ketentuan tentang rancangan materi konferensi, yaitu harus disampaikan kepada seluruh peserta Konferensi Cabang Luar Biaasa  selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sebelum Konferensi Cabang Luar Biasa diselengarakan.

Pasal 62

Musyawarah Kerja Cabang

  1. Musyawarah Kerja Cabang merupakan forum permusyarawaratan pada tingkatan cabang untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan Program Kerja, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan masalah-masalah lainnya yang dipandang perlu;
  2. Musyawarah Kerja Cabang diadakan Pengurus  Cabang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode;
  3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Kerja Cabang ditetapkan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 63

  1. Peserta Musyawarah Kerja Cabang adalah anggota Pengurus Cabang;
  2. Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta musyawarah;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
  4. Musyarawarah Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 64

Musyawarah Pimpinan Cabang

  1. Musyawarah Pimpinan Cabang merupakan forum Permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkembangan HPN di tingkat cabang dan perekonomian yang dinilai strategis sekaligus menjadi forum konsolidasi organisasi dan koordinasi pelaksanaan program-program / perjuangan HPN ditingkat cabang;
  2. Musyawarah Pimpinan Cabang dapat diselengarakan sewaktu-waktu oleh Pengurus Cabang sesuai dengan kebutuhan;
  3. Peraturan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 65

  1. Peserta Musyawarah Pimpinan Cabang adalah anggota Pengurus Cabang, kepala biro, lembaga dan badan usaha di tingkat cabang;
  2. Musyawarah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) dari jumlah peserta;
  3. Dalam pengambilan keputusan setiap peserta mempunyai 1 (satu) hak suara;
  4. Musyawarah Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang.

BAB XI

RAPAT-RAPAT

Pasal 66

  1. Jenis-jenis Rapat HPN adalah sebagai berikut :
    1. Rapat Pleno Pengurus HPN yaitu rapat yang diselengarakan oleh Pengurus HPN sesuai dengan tingkatannya, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu  dan dihadiri oleh unsur  Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Dewan Pengurus; Kepala-kepala Departemen/Divisi/Biro serta Kepala-kepala Lembaga dan Badan Usaha sesuai dengan tingkatannya;
    2. Rapat Dewan Kehormatan atas fasilitasi Dewan Pengurus dimasing-masing tingkatan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
    3. Rapat Dewan Pembina atas fasilitasi Dewan Pengurus dimasing-masing tingkatan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
    4. Rapat Dewan Pakar atas fasilitasi Dewan Pengurus dimasing-masing tingkatan diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu;
    5. Rapat Dewan Pengurus diselenggarakan oleh Dewan Pengurus dan  dihadiri oleh  unsur ketua, unsur sekretaris dan unsur bendahara Dewan Pengurus; Kepala Departemen/Divisi/Biro, Kepala Lembaga dan Kepala Badan Usaha;
    6. Rapat harian Dewan Pengurus diselenggarakan oleh Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus, dihadiri oleh anggota dewan pengurus yang ditetapkan oleh ketua dewan pengurus sesuai dengan kebutuhan;
    7. Rapat-rapat lain yang dipandang perlu.
  2. Pengambilan Keputusan dalam rapat-rapat HPN ditempuh  melalui  musyawarah untuk mufakat, dan dalam  hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
  3. Ketentuan mengenai mekanisme, quorum, pengambilan keputusan, dan hal lainnya berkaitan dengan jenis-jenis rapat HPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan HPN;

BAB XII

KADERISASI

Pasal 67

  1. Rekrutmen anggota dan pengurus HPN dilakukan dengan sistem kaderisasi yang sistematis, terstruktur, berjenjang, terencana dan terukur;
  2. Kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota dan pengurus HPN yang hendak dipromosikan untuk menduduki jabatan strategis di internal dan eksternal HPN;
  3. Kaderisasi menjadi bagian tidak terpisah dari penilaian kinerja sesuai dengan tingkatannya.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 68

Penggalian Sumber Keuangan dan Kekayaan

  1. Sumber keuangan dan kekayaan HPN sebagaimana diatur pada  Pasal 24 Bab XIV Anggaran Dasar;
  2. Besar uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan anggota;
  3. Pengurus HPN di setiap tingkatan dibenarkan mengadakan upaya menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah

Pasal 69

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

  1. Bendahara dewan pengurus disetiap tingkatan struktur organisasi bertugas dan bertanggung jawab menggali sumber-sumber, mengelola serta mengalokasikan keuangan dan mendayagunakan kekayaan mengacu pada Program Kerja Tahunan Pengurus sesuai tingkatannya;
  2. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Bendahara Dewan Pengurus HPN disetiap tingkatan menerapkan sistem manajemen kebendaharaan profesional mengacu pada Peraturan Peundang-undangan yang berlaku;
  3. Tahun buku HPN berlaku antara tanggal 1 januari sampai tanggal 31 desember ditahun yang sama.

Pasal 70

Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan

  1. Bendahara wajib membuat laporan bulanan kepada Dewan Pengurus sesuai tingkatannya dan memberikan laporan sewaktu-waktu kepada Dewan Pengurus bila diminta atau tidak diminta;
  2. Bendahara wajib menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kekayaan sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban tahunan dan 5 (lima) tahunan Pengurus di setiap tingkatan struktur organisasi untuk disampaikan pada forum permusyawaratan yang berwenang untuk membahasnya.

Pasal 71

Mekanisme dan prosedur panggalian sumber-sumber, pengelolaan, pengalokasian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan HPN.


BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 72

  1. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas serta antisipasi terhadap tuntutan perubahan kemajuan, maka penyelenggaraan permusyawaratan dan rapat-rapat HPN dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sehingga tidak terikat pada ruang/tempat pelaksanaan;
  2. Penyelenggaraan permusyawaratan dan rapat HPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur dalam Peraturan HPN.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

  1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat HPN melalui Peraturan HPN;
  2. Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh Konferensi Nasional;
  3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.