Anggaran Dasar

MUKADIMAH

Bahwa umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah umumnya dan kaum Nahdliyin khususnya,  berpandangan bahwa: “berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan berpartisipasi proaktif  membangun dunia usaha yang tangguh, sehat dan dinamis, merupakan kewajiban yang diperintahkan ALLAH Subhaanahu wata’aala dan Rosul-NYA, bernilai jihad dalam rangka menempat dan manfaat gunakan sumber daya alam dan manusia secara beradab, memberantas kemiskinan, meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran, mengokohkan persatuan dan, memantapkan Ketahanan Nasional dalam antisipasi percaturan dan perubahan ekonomi di tingkat regional dan Internasional yang sangat dinamis”.

Bahwa pengusaha Nahdliyin berkedudukan strategis sebagai motor penggerak ekonomi kaum Nahdliyin, umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah  dan, bangsa Indonesia, belum cukup optimal memainkan peranannya dalam melaksanan kewajiban dimaksud, dikarnakan walau secara kuantitatif berjumlah sangat besar, namun secara kualitatif masih banyak yang tergolong mikro, kecil dan menengah dengan segala kelemahan   dan keterbatasannya dalam mengantisipasi perubahan, peluang dan masalah yang kian kompelek.

Bahwa dalam mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak dimaksud, pengusaha Nahdliyin secara proaktif berkehendak kuat  untuk terus berbenah diri dan menggalang kerja sama sinergis, sistematis, terstruktur dan, masif antar sesamanya dan dengan pengusaha umumnya disegala aspek, sektor dan tingkatan usaha, ditingkat lokal, nasional, regional dan, Internasional.

Bahwa untuk mewujudkan kehendak kuat dimaksud, pengusaha Nahdliyin membutuhkan wadah, wahana dan sarana komunikasi, koordinasi, konsolidasi, konsultasi, fasilitasi, advokasi, artikulasi, agregasi dan reprensetasi, serta inkubasi bagi lahirnya pengusaha baru dan pembinaan khusus bagi pengusaha Nahdliyin dan penguasaha Indonesia umumnya dalam rangka lompatan kuantum wujudkan dunia usaha Indonesia yang berkarakter kuat, bermartabat dan berdaya saing tinggi dengan tetap bertumpu pada keunggulan sumber daya kaum Nahdliyin, Bangsa dan Negara Indonesia.

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, dengan berkat rahmat dan petunjuk ALLAH Subhaanahu Wata’aala serta niat luhur mengharapkan ridho-NYA, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginisiasi dan memfasilitasi berdirinya HIMPUNAN PENGUSAHA  NAHDLIYIN (HPN) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :


BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Perkumpulan ini bernama Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang selanjutnya disingkat HPN; Himpunan Pengusaha Nahdliyin didirikan pada tanggal empat belas Juli dua ribu sebelas Masehi (14-07-2011 M) bertepatan dengan tanggal dua belas Rajab seribu empat ratus tiga puluh dua Hijriyah (12-Rajab-1432H) untuk jangka waktu yang tidak terbatas; Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Nahdliyin berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.


BAB II

KEDAULATAN

Pasal 2

Kedaulatan HPN berada ditangan anggota yang pelaksanaannya tercermin sepenuhnya dalam Konferensi Nasional HPN.


BAB III

ASAS DAN PRINSIP PERJUANGAN

Pasal 3

HPN berasaskan PANCASILA: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Prinsip perjuangan HPN adalah pengabdian kepada Allah Subhaanahu wata’aala; menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran; menegakan  keadilan sosial, menjaga kelestarian alam dan persatuan bangsa; menumbuhkan kembangkan kewirausahaan; meningkatkan keadilan yang berkemakmuran dan kemakmuran yang berkeadilan; mengokohkan ketahanan ekonomi Umat dan ketahanan Nasional sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam Ahlusunnah Waljama’ah.


BAB IV

SIFAT  DAN FUNGSI

Pasal 5

HPN bersifat Kebangsaan, Kekeluargaan, Kebesamaan, Kemandirian, Keterbuka, Proaktif dan Progresif.

Pasal 6

HPN berfungsi:

  1. Sebagai wadah berhimpun bagi setiap pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar yang menyetujui asas dan prinsip perjuangan HPN;
  2. Sebagai wahana meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha serta memperkokoh dan memperluas jaringan usaha anggotanya;
  3. Sebagai sarana representasi pengusaha Nahdliyin; artikulasi dan agregasi kepentingan kewirausahaan; advokasi terhadap anggotanya dan pelaku usaha umumnya; Inkubasi bagi lahirnya pengusaha baru; serta pembinaan khusus bagi pengusaha Nahdliyin dan Indonesia.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

HPN bermaksud mendata, menghimpun dan mengembangkan kualitas, kapasitas dan jaringan usaha Pengusaha Nahdliyin.

Pasal 8

HPN bertujuan terwujudnya Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya cipta, dan berdaya saing tinggi serta Beretika Bisnis Islami  dalam wadah HPN yang profesional dalam rangka terujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat/umat dan meningkatnya Ketahanan Nasional Indonesia di tengah percaturan ekonomi regional dan Internasional.

Pasal 9

Untuk mewujudkan Tujuan dimaksud pada Pasal 8, HPN melakukan usaha-usaha:

  1. Menghimpun dan mengelola data serta memberikan layanan informasi kewirausahaan di masing-masing tingkatan struktur organisasi secara sistematis, komprehensif, veripikatif, terkini, dan professional;
  2. Mendorong, membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kemitraan antar anggota dan kemitraan anggota dengan pengusaha / pihak lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan sumber daya;
  3. Memprakarsai pendirian dan pengelolaan badan-badan usaha terutama Koperasi sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan kesenergian usaha anggotanya;
  4. Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya kreasi, inovasi, dan daya saing serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha anggotanya dan pengusaha pada umumnya;
  5. Mendorong tumbuh kembangnya wirausahawan Nahdliyin dan wirausahawan baru;
  6. Membudayakan etika bisnis islami dan tata kelola perusahaan profesional;
  7. Menumbuh kembangkan fungsi sosial dan ekologi (sosioekoprenersif) pengusaha dan perusahaan;
  8. Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah di setiap tingkatannya dalam proses pembuatan kebijakan umum terutama yang berkenaan dengan Peraturan Perundang-undangan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan aspirasi anggotanya dan dunia kewirausahaan;
  9. Bekerjasama dengan pemerintah di setiap tingkatan dalam rangka menegakan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan program-program pembangunan dibidang ekonomi dan kewirausahaan;
  10. Melakukan advokasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anggotanya dan pengusaha pada umumnya serta mewakili kepentingan anggotanya dalam berbagai forum dan kegiatan di pengadilan maupun di luar pengadilan, di dalam maupun di luar negeri.

BAB VI

ETIKA BISNIS

Pasal 10

HPN memiliki Etika Bisnis Islam sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang digali, dirumuskan, dan ditetapkan secara khusus dengan ketentuan-ketentuan diatur dalam Peraturan HPN.


BAB VII

LAMBANG

Pasal 11

Lambang HPN terdiri dari bola dunia yang dipangku dan dibentengi formasi jalinan sinergis sembilan bintang yang tampak sebagai satu bintang dan logo HPN sebagai satu kesatuan dengan kombinasi warna putih, kuning sampai hijau tua.


BAB VIII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Setiap pengusaha yang telah memenuhi ketentuan tentang keanggotaan serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima menjadi anggota HPN.

Pasal 13

Ketentuan mengenai keanggotaan serta hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB  IX

STRUKTUR ORGANISASI  HPN

Pasal 14

  1. Struktur Organisasi HPN terdiri dari:
    1. Di tingkat nasional, dipimpin oleh Pengurus Pusat, disingkat PP;
    2. Di tingkat propinsi, dipimpin oleh Pengurus Wilayah, disingkat PW;
    3. Di tingkat kabupaten/kota, dipimpin oleh Pengurus Cabang, disingkat PC;
  2. Perwakilan HPN di Luar Negeri, dapat dibentuk struktur organisasi setingkat Pengurus Cabang, yaitu Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat PCP.

Pasal 15

Ketentuan mengenai struktur organisasi HPN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB X

SUSUNAN KEPENGURUSAN HPN

Pasal 16

Susunan kepengurusan pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Anggaran Dasar ini terdiri dari:

  1. Dewan Kehormatan;
  2. Dewan Pembina;
  3. Dewan Pakar;
  4. Dewan Pengurus.

Pasal 17

  1. Dewan Kehormatan adalah penegak kehormatan dan nama baik organisasi HPN serta mendorong diterapkan dan dilaksanakannya Asas, Prinsip Perjuangan, Sifat, Tujuan, Usaha dan Etika Bisnis HPN pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  2. Dewan Pembina adalah Pembina HPN agar berjalan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta mentaati nilai-nilai dan norma-norma Islam berhaluan Ahlusunnah Waljama’ah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing tingkatan struktur organisasi HPN;
  3. Dewan Pakar adalah dewan yang terdiri dari pakar-pakar berbagai disiplin keilmuan terkait yang memberikan masukan-masukan bersifat ilmiah dalam pengambilan dan pelaksanaan berbagai kebijakan HPN;
  4. Dewan Pengurus adalah Pimpinan Eksekutif HPN yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis HPN.

Pasal 18

Kelengkapan Dewan Pengurus terdiri dari:

  1. Di tingkat pusat disebut Departemen;
  2. Di tingkat wilayah disebut Divisi;
  3. Di tingkat cabang disebut Biro.

Pasal 19

Perangkat  Dewan Pengurus  dapat  terdiri dari lembaga-lembaga dan badan-badan usaha yang bersifat mandiri, dan dikelola secara profesional di setiap tingkatan struktur organisasi HPN.

Pasal 20

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


BAB XI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 21

  1. Jenis permusyawaratan HPN berdasarkan tingkatan struktur organisasi meliputi :
    1. Konferensi Nasional;
    2. Konferensi Nasional Luar Biasa;
    3. Musyawarah Kerja Nasional;
    4. Musyawarah Pimpinan Nasional;
    5. Konferensi Wilayah;
    6. Konferensi Wilayah Luar Biasa;
    7. Musyawarah Kerja Wilayah;
    8. Musyarah Pimpinan Wilayah;
    9. Konferensi Cabang;
    10. Konferensi Cabang Luar Biasa;
    11. Musyawarah Kerja Cabang;
    12. Musyawarah Pimpinan Cabang.
  2. Ketentuan mengenai masing-masing jenis permusyawaratan HPN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

  1. Pengambilan keputusan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
  2. Dalam hal tidak dapat dicapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23

  1. Komposisi jumlah hak suara Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Pusat pada setiap tingkatan Konferensi ditetapkan secara proporsional;
  2. Pada Konferensi Nasional, proporsi jumlah hak suara:
    1. Masing-masing Pengurus Cabang secara kolektif memiliki jumlah hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota yang berdomisili di kabupaten / kota asalnya dengan ketentuan : 50-100 anggota memiliki 1 (satu) hak suara; 101-200 anggota memiliki 2 (dua) hak suara; 201-300 anggota memiliki 3 (tiga) hak suara; dan seterusnya dengan jumlah maksimal memiliki 100 (seratus) hak suara;
    2. Masing-masing Pengurus Wilayah secara kolektif memiliki hak suara setara dengan 3/5 (tiga perlima) dari jumlah keseluruhan hak suara Pengurus Cabang yang sah dan hadir dari wilayahnya masing-masing;
    3. Pengurus Pusat secara kolektif memiliki hak suara setara dengan 2/5 (dua perlima) dari jumlah  keseluruhan hak suara Pengurus Cabang yang sah dan hadir;
  3. Pada Konferensi Wilayah, proporsi jumlah hak suara :
    1. Masing-masing Pengurus Cabang secara kolektif dihitung berdasarkan jumlah anggota yang berdomisili di kabupaten/kota bersangkutan dengan ketentuan sama dengan yang dimaksud pada poin a, ayat (2) Pasal ini;
    2. Pengurus Wilayah secara kolektif memiliki hak suara setara dengan 4/6 (empat perenam) dari jumlah keseluruhan hak suara Pengurus Cabang yang sah dan hadir;
  4. Pada Konferensi Cabang, proporsi jumlah hak suara:
    1. Masing-masing Anggota memiliki 1 (satu) hak suara dengan batasan maksimal 250 hak suara anggota;
    2. Bila lebih dari 250 hak suara anggota sebagaimana dimaksud pada poin a ayat ini, maka diberlakukan sistem perwakilan anggota dengan jumlah maksimal 250 hak suara dengan ketentuan diatur dalam Peraturan HPN;
    3. Pengurus Cabang secara kolektif memiliki hak suara setara 3/7 (tiga per tujuh) dari jumlah keseluruhan hak suara anggota yang sah dan hadir;
  5. Perhitungan komposisi suara yang di maksud pasal ini, diberlakukan pembulatan ke atas tanpa desimal.

BAB XIII

HIRARKI TATA URUTAN ATURAN HPN

Pasal 24

  1. Hirarki Tata Urutan Aturan HPN sebagai berikut:
    1. Anggaran Dasar;
    2. Anggaran Rumah Tangga;
    3. Keputusan Permusyawaratan di tingkat nasional;
    4. Peraturan HPN;
    5. Kebijakan Pengurus Pusat;
    6. Keputusan permusyawaratan di tingkat wilayah;
    7. Kebijakan Pengurus Wilayah;
    8. Keputusan Permusyawaratan di tingkat cabang;
    9. Kebijakan Pengurus Cabang;
  2. Berdasarkan hirarki tata urutan aturan HPN dimaksud pasal ini, maka peraturan bawah harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya;
  3. Bila peraturan tingkat bawah ditetapkan dengan tidak mengacu serta bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya maka peraturan dimaksud dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

BAB XIV

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 25

Keuangan dan Kekayaan HPN diperoleh dari :

  1. Iuran dan sumbangan anggota;
  2. Bagian dari keuntungan lembaga-lembaga dan badan-badan usaha yang dibentuk dan dikelola  HPN sebagai perangkat organisasi;
  3. Usaha lain yang dilakukan oleh HPN;
  4. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat;
  5. Peralihan hak untuk dan atas nama HPN.

BAB XV

PEMBUBARAN

Pasal 26

  1. HPN hanya dapat dibubarkan oleh Konferensi Nasional yang diselenggarakan khusus untuk itu.
  2. Konferensi Nasional tersebut dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pengurus Wilayah dan dua pertiga dari jumlah Pengurus Cabang; dan putusan yang dihasilkan itu dinyatakan sah apabila disetujui  oleh sekurang-kurang dua pertiga suara yang hadir dalam Konferensi Nasional.
  3. Apabila terjadi pembubaran HPN, maka segala hak milik HPN diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang sehaluan dan ditetapkan oleh Konferensi Nasional.

BAB XVI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 27

Untuk pertama kali, Pengurus Pusat dibentuk oleh Pendiri HPN, Pengurus Wilayah dibentuk oleh  Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dibentuk oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 28

Agar terbentuk kepengurusan yang definitif dan aspiratif, Pengurus Pusat Harus memenuhi kelengkapan dan struktur organisasi HPN sekurang-kurangnya di setengah plus satu dari jumlah Propinsi dan Kabupaten/Kota dan harus mengadakan Konferensi Nasional dalam tempo selambat-lambatnya  5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian HPN, demikian pula Pengurus Wilayah dan Cabang berkewajiban menyelengarakan Konferensi di setiap tingkatan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pembentukannya.

Pasal  29

Untuk pertama kali Anggaran Dasar HPN mulai berlaku sejak tanggal didirikannya HPN.


BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

  1. Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur didalam Anggaran Rumah Tangga;
  2. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Konferensi Nasional atau Konferensi Nasional Luar Biasa;
  3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.